Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan serapan anggaran tahun 2017 mencapai 93 persen. Data yang masuk dalam sistem pemantauan secara elektronik Kementerian PUPR hingga Jumat, 29 Desember 2017 pukul 12.00 WIB, penyerapan keuangan telah semakin mendekati target yakni mencapai 90,74% atau senilai Rp 96,39 triliun dari total anggaran tahun 2017 sebesar Rp 106,2 triliun, sementara progres fisik mencapai 92,14%.
Progres tersebut masih lebih tinggi dibandingkan waktu yang sama tahun 2016 dimana progres keuangan sebesar 85,09% dan fisik 89,87%. “Masih ada penyerapan lagi karena ada tagihan-tagihan yang belum masuk. Dari prognosis kami akan berkisar 93%. Saya rasa ini sudah tinggi,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono baru-baru ini.
Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja mengatakan Kementerian masih memiliki waktu hingga besok untuk menutup penyerapan tahun anggaran 2017 ini. “Masih ada waktu sampai dengan Sabtu (30/12), karena kantor kas Kementerian Keuangan mulai ditutup tanggal itu,” kata Endra di Jakarta, Jumat (29/12).
Dari enam Direktorat Jenderal pengelola anggaran terbesar di Kementerian PUPR, tiga diantaranya progres penyerapan keuangannya diatas progres Kementerian. Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga, yakni sebesar 92,81%, Ditjen Penyediaan Perumahan sebesar 94,22% dan Ditjen Bina Konstruksi 93,95%. Sementara serapan anggaran Ditjen Sumber Daya Air (SDA) masih berada di angka 88,11%, Ditjen Cipta Karya sebesar 89,01%, serta Ditjen Pembiayaan Perumahan sebesar 84,91%.
Serapan anggaran Ditjen SDA masih dibawah progres Kementerian, salah satunya disebabkan terkendalanya lahan dalam pembangunan infrastruktur sumber daya air terutama bendungan. “Walaupun sudah dianggarkan dalam APBN bila tanahnya tidak tesedia maka proyek tidak bisa berjalan,” katanya. Pada tahun 2017, alokasi anggaran Ditjen SDA sebesar Rp 33,26 triliun yang diantaranya digunakan untuk penyelesaian 30 bendungan untuk mendukung ketahanan air dan pangan nasional.
Kementerian PUPR juga menargetkan tambahan 9 bendungan baru tahun 2017. Dari 9 bendungan, sebanyak 6 bendungan telah terkontrak yakni Bendungan Pamukkulu (Sulawesi Selatan), Bendungan Way Apu (Maluku), Bendungan Lau Simeme (Sumatera Utara), Bendungan Semantok, Bendungan Temef (Nusa Tenggara Timur), serta Bendungan Marga Tiga (Lampung).
Tiga bendungan lainnya saat ini dalam proses lelang dan akan dilakukan penandatanganan kontrak pada tahun 2018. Ketiganya adalah Bendungan Tiga Dihaji (Sumatera Selatan), Bendungan Sidan (Bali), dan Bendungan Bener (Jawa Tengah).
Sementara untuk alokasi anggaran Kementerian PUPR tahun 2018 sebesar Rp 107,3 triliun. Guna mempercepat serapan anggaran tahun 2018, Kementerian PUPR telah melakukan lelang dini sejak bulan Oktober 2017.
Hingga 29 Desember 2017, progres lelang dini telah dilakukan sebanyak 2.019 paket senilai Rp 12,24 triliun terdiri dari Sekretariat Jenderal sebanyak 12 paket senilai Rp 59 miliar, Ditjen SDA sebanyak 888 paket senilai Rp 3,08 triliun, Ditjen Bina Marga sebanyak 860 paket senilai Rp 8,28 triliun, Ditjen Cipta Karya sebanyak 235 paket senilai Rp 779,6 miliar, Ditjen Penyediaan Perumahan sebanyak Rp 8 miliar, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah sebanyak 10 paket senilai Rp 19,3 miliar dan Balitbang sebanyak 9 paket senilai Rp 9,9 miliar. (*)
Biro Komunikasi Publik
Kementerian PUPR
Operator Komputer | Reptile Enthusiast | Content Creator di @omkisbung | Pemerhati Teknologi dan Sains
