Palangka Raya – Kenyataan yang harus diterima. Ditengah kemajuan ilmu dan tekhnologi, kini angka keterbatasan hidup secara ekonomi menyelimuti masyarakat di Kalimantan Tengah (Kalteng).
Sebagai barometer menurun tingkat harkat hidup masyarakat itu, terlihat dari angka dimana masyarakat berteduh. Hasil survei, membuktikan, rumah tidak layak huni (RTLH) di Propinsi ini bukannya semakin berkurang, terjadi sebaliknya bertambah membengkak.
Hal itu terungkap dalam Rapat Kerja (Perda) Kelompok Kerja (Pokja) Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Kalteng di gelar di Palangka Raya, Kamis (24/5/2018).
Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Kalteng, Ir. Leonard S. Ampung, MM., MT diwakili Kepala Bidang Perumahan dan Pemukiman, Ir. Kamper Thomas, MT mengatakan, keberadaan mereka dari Dinas memfasilitasi keberadaan Pokja PKP.
Dikatakan, sesuai data memang angka RTLH terus bertambah di Kalteng. Peran Pokja yang melibatkan berbagai pihak ini diharapkan dapat memberikan masukan dan saran cara menekan angka RTLH terus meningkat ini.
Keberadaan Pokja PKP baru berjalan sejak tahun 2017 lalu. Sumber biaya Pokja lebih banyak dari APBN dan APBD masih sangat kecil. Secara kelembagaan hampir terbentuk di semua daerah tingkat II.
Hanya saja Pemda yang mempunyai kepedulian dengan program PKP baru di Kabupaten Gunung Mas dengan bedah rumah dan memindah pemukiman masyakat dari kawasan rawan banjir ke kawasan bebas banjir.(Dayak News/BBU).
Operator Komputer | Reptile Enthusiast | Content Creator di @omkisbung | Pemerhati Teknologi dan Sains
