Dukung Visi Presiden, Kementerian PUPR Susun Program Pembangunan Infrastruktur 2021 di Wilayah Bali-Kalimantan-Sulawesi

0
3

Manado – Sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo untuk percepatan pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk lima tahun ke depan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyusun program 2021 melalui Konsultasi Regional (Konreg) PUPR 2020.

“Konreg adalah programming dalam rangka menyusun kegiatan 2021. Setiap tahun ada tiga hal yang harus kita kerjakan, mengevaluasi pekerjaan sebelumnya, melaksanakan program tahun berjalan, dan menyusun program tahun depan. Konreg hari ini untuk memprogramkan kegiatan 2021 di wilayah Bali, Kalimantan dan Sulawesi,” kata Menteri Basuki di Manado, Senin (2/3/2020). Rangkaian Konreg tahun 2020 telah dilaksanakan sebelumnya di 3 lokasi : Magelang, Prapat – Danau Toba dan Labuan Bajo.

Dikatakan Menteri Basuki, fokus program Kementerian PUPR adalah pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman. Ditambah dengan pembangunan dan rehabilitasi prasarana dan sarana pendidikan, olahraga dan pasar yang mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

“Karena visi Presiden Jokowi yang pertama adalah pembangunan SDM dalam lima tahun ke depan, maka sejak 2019 Kementerian PUPR ditugaskan untuk perbaikan prasarana pendidikan sekolah, madrasah dan PTN/PTKIN sehingga pihak sekolah bisa lebih fokus pada proses belajar mengajar,” ungkap Menteri Basuki.

Menteri Basuki mengatakan, selama ini Kepala Sekolah kerap menjadi pimpinan proyek sehingga waktunya terpakai untuk konstruksi dan kualitasnya belum sesuai dengan yang diharapkan.

“Kita harus maklum karena kepala sekolah kompetensinya bukan di bidang konstruksi, programnya juga hanya kelas per kelas. Kalau diserahkan ke Kementerian PUPR programnya bisa menyeluruh, minimal ada lapangan olahraga seperti futsal, basket dan voli. Toilet standar bintang empat dengan air bersih serta kran air di depan kelas sehingga anak-anak bisa lebih bersih dan sehat ke depannya. Saya kira ini merupakan program prioritas lima tahun ke depan, dimana SDM menjadi branding presiden,”kata Menteri Basuki.

Artikel Terkait  Kementerian PUPR Dorong Penerapan Teknologi BIM Dalam Pembangunan Infrastruktur

Kementerian PUPR diberi tugas untuk melakukan percepatan pembangunan dan rehabilitasi sebanyak 10.000 sekolah dan madrasah di seluruh Indonesia pada 2019-2024. Di 2019 rehabilitasi sekolah yang telah ditangani sebanyak 1.679 sekolah dan 179 madrasah yang tersebar di seluruh Indonesia utamanya di daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar).

Fokus selanjutnya adalah integrasi pembangunan infrastruktur dengan pengenbangan kawasan ekonomi khusus, pariwisata dan industri. Fokus ini adalah bagian dari melanjutkan pembangunan infrastruktur yang telah selesai atau berjalan.

“Sekarang sudah ada Tol Manado – Bitung yang harus dihubungkan dengan kawasan ekonomi atau pariwisata. Jadi kalau keluar tol, baik ke jalan nasional, provinsi atau kabupaten, jika itu menghubungkan ke kawasan khusus, maka APBN bisa masuk untuk memberikan dukungan infrastruktur pada kawasan-kawasan khusus tadi,” ujar Menteri Basuki.

Kemudian, setelah merampungkan program pembangunan infrastruktur di lima Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) prioritas, yakni Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika dan Likupang. Kementerian PUPR akan beralih untuk menangani KSPN lainnya, seperti Wakatobi, Morotai dan Toraja. “Prinsip programming adalah fokus, tidak diecer-ecer.

Pemerataan pembangunan dilakukan secara bertahap, kalau dilakukan sekaligus dengan anggaran yang dibagi rata, justru tidak jadi apa-apa,” tegas Menteri Basuki.

Pembangunan infrastruktur KSPN mencakup konektivitas seperti penanganan jalan dan jembatan, bidang sumber daya air seperti pembangunan tampungan air dan infrastruktur pengendali banjir, bidang permukiman diantaranya penataan kawasan dan peningkatan kapasitas tempat pembuangan sampah, dan bidang perumahan meliputi pembangunan sarana hunian pendukung KSPN.

Di samping pembangunan infrastruktur skala masif, Kementerian PUPR juga terus memperbaiki pelayanan dasar bagi warga desa seperti sanitasi, air bersih dan jembatan gantung. Pada Tahun Anggaran 2020 Kementerian PUPR menargetkan membangun 150 jembatan gantung yang menghubungkan antar desa, terutama sebagai akses ke sekolah.

Artikel Terkait  Akhir Tahun 2017, Serapan Anggaran Kementerian PUPR Sudah Mendekati 93%

Turut hadir dalam Konreg PUPR 2020 di Manado Inspektur Jenderal PUPR Widiarto, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Hadi Sucahyono, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Walikota Manado Vicky Lumentut, Walikota Bitung Max Lomban, Bupati Minahasa Utara Vonnie Anneke Panambunan dan Deputi Bidang Sarana Prasarana Bappenas Kennedy Simanjuntak. (Mes)

Sumber