Demi upaya mewujudkan cita-cita kalteng berkah maju dan sejahtera, Gubernur kalimantan tengah Sugianto Sabran memprioritaskan berbagai upaya untuk peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat.
Program perbaikan rumah tidak layak huni menjadi salah satu program prioritas di bidang perumahan. Ini merupakan bagian untuk percepatan penurunan angka kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah dengan menyediakan rumah yang layak aman dan terjangkau bagi warga tak mampu selama dua periode masa kepemimpinan gubernur kalimantan tengah sejak tahun 2016-2024.
Pemerintah provinsi kalimantan tengah melalui Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan melaksanakan program kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat di Kabupaten/Kota Kalimantan Tengah melalui dana APBD Provinsi.
Untuk dapat mengoptimalkan pendistribusian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat Kalimantan Tengah, Gubernur Sugianto Sabran menginstruksikan jajarannya untuk melakukan koordinasi dan memfasilitasi dengan pemerintah pusat dalam penanganan rumah tidak layak huni untuk masyarakat melalui dana APBN, salah satunya melalui program BSPS atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
Dalam kurun waktu 8 tahun terakhir sejak tahun 2016 sampai tahun 2023, jumlah alokasi bagi penyediaan rumah yang layak huni di Provinsi Kalimantan Tengah yang didanai melalui APBD dan APBN telah dibangun sebanyak 18.655 unit yang tersebar di Kabupaten/Kota Kalimantan Tengah.
Diharapkan program-program kegiatan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni bagi masyarakat di Kalimantan Tengah, baik melalui APBN maupun APBD dapat terus dilakukan sehingga kebutuhan akan rumah layak huni di Provinsi Kalimantan Tengah dapat tercapai optimal.
Terhadap program strategis ini diharapkan dapat berkelanjutan karena kemanfaatan yang dirasakan masyarakat terhadap penataan rumah tidak layak huni di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah.
