Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, memprogramkan perbaikan 200 rumah warga kurang mampu, agar menjadi kondisi layak huni.
Kepala DISPERKIMTAN Kalteng, Ir. Leonard S. Ampung, MM., MT menyebutkan, program perbaikan rumah warga itu telah dibicarakan dengan kalangan legislator Kalteng, agar masuk dalam APBD tahun 2019.
“Kami juga nanti akan menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pemkab/pemko, sehingga keluarga yang menerima bantuan program perbaikan rumah layak huni tersebut tepat sasaran,” ucapnya, Rabu (15/8/2018).
Menurut pria yang pernah menjabat Kepala Dinas PUPR Kalteng itu, program bantuan perumahan layak huni tersebut sangat diperlukan masyarakat, khususnya yang tinggal di pedalaman atau pinggiran sungai.
Dia mengatakan, untuk memastikan keluarga penerima bantuan rumah layak huni tersebut, pihaknya menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut pun nantinya dikomunikasikan ke Pemerintah kabupaten/kota se-Kalteng.
“Bantuan dari pemerintah ini sifatnya stimulan kepada masyarakat yang namanya jelas, alamatnya jelas. Penghasilannya pun rendah dan telah dirilis oleh BPS. Jadi, tidak asal diberikan kepada siapa saja,” beber Leonard.
Pria yang pernah menjadi Pjs. Bupati Seruyan itu mengakui, rencana bantuan perbaikan rumah layak huni tersebut baru tahap percontohan. Untuk itu, DIPERKIMTAN Kalteng hanya merencanakan kepada 200 keluarga kurang mampu yang tersebar di 14 kabupaten/kota.
“Kalau tahap awal ini bisa terlaksana dengan baik, ya tidak menutup kemungkinan terus dilanjutkan. Program ini kan baru akan dimulai pada tahun depan. Jadi, kita percobaan dulu. Ya, kalau tidak berubah datanya, kita akan cari 200 dulu,” pungkas Leonard. (Ant)
Operator Komputer | Reptile Enthusiast | Content Creator di @omkisbung | Pemerhati Teknologi dan Sains
