Dinas Perumahan Wajib Miliki Data Kebutuhan Rumah

0
321

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Syarif Burhanuddin menyatakan para kepala dinas perumahan di daerah wajib memiliki data kebutuhan atau backlog perumahan masyarakat di daerahnya masing-masing. Data backlog perumahan maupun jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) sangat diperlukan agar pemerintah pusat dapat mengalokasikan program serta menyalurkan bantuan perumahan kepada daerah.

“Kementerian PUPR sangat terbantu dengan dibentuknya dinas perumahan di daerah-daerah. Tugas Kepala Dinas Perumahan di daerah ya harus miliki data perumahan di daerahnya masing-masing,” ujar Syarif Burhanuddin saat menerima audiensi Bupati Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat Yuswir Arifin di Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (4/5).

Syarif menjelaskan, data perumahan yang dimaksud bukan hanya sekedar jumlah backlog perumahan saja. Akan tetapi juga berapa RTLH yang saat ini duhini oleh masyarakat serta sebaran lokasi kawasan kumuh yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia.

Dalam hal ini, dirinya berharap setiap kepala dinas perumahan dapat berkoordinasi secara aktif dengan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR terkait kriteria-kriteria apa saja yang dibutuhkan dalam melaksanakan pendataan tersebut.

“Jadi pemerintah daerah dan pusat harus miliki persepsi yang sama tentang kriteria pendataan perumahan. Jadi nanti ketika kami menyalurkan bantuan dan program ke daerah datanya tetap sama,” terangnya.

Selama ini, imbuh Syarif, masih banyak Pemda yang mengajukan permohonan bantuan perumahan baik program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah, rumah susun, rumah khusus maupun Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan dari Kementerian PUPR. Namun di lapangan ternyata mereka belum memiliki program perumahan ataupun alokasi anggaran dalam APBD untuk program perumahan.

“Ya kalau bisa kita sama-sama melaksanakan program perumahan dan Pemda juga harus alokasikan APBD nya dalam bidang perumahan,” harapnya.

Artikel Terkait  Akad Kredit Massal 1.046 KPR FLPP, Dukung Program Satu Juta Rumah

Semenatara itu, Bupati Sijunjung Yuswir Arifin mengungkapkan, Pemda Sijunjung telah membentuk Dinas yang khusus menangani masalah perumahan di daerahnya. Dengan pembentukan dinas perumahan tersebut diharapkan koordinasi serta sinergi program perumahan di pusat dan di daerah dapat dilaksanakan dengan baik.

“Kami berharap Kementerian PUPR bisa mendukung kami untuk mendapatkan bantuan rumah susun untuk para pegawai negeri sipil (PNS) yang ada di daerah kami. Kami siap menyediakan lahan untuk lokasi pembangunan,” katanya. (Ristyan/ Komunikasi Publik Ditjen Penyediaan Perumahan)

Sumber