Pembentukan Dinas Perumahan di Daerah Dukung Program Satu Juta Rumah

0
165

Adanya pembentukan dinas yang mengurusi masalah perumahan di daerah diharapkan dapat mendorong pelaksanaan pembangunan hunian bagi masyarakat dalam Program Satu Juta Rumah di daerah. Untuk itu, dukungan pemerintah daerah untuk membentuk dinas perumahan sangatlah diperlukan.

“Dinas yang menangani masalah perumahan dan infrastruktur di daerah juga diperlukan,” ujar Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin saat melakukan kunjungan ke Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PKP2) Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa (10/1/2017).

Syarif menjelaskan, salah satu dasar pembentukan dinas di daerah yang ditugaskan khusus menangani perumahan adalah sesuai dengan amanat Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Selain itu, masalah perumahan saat ini juga menjadi salah satu kewajiban yang harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah.

“Pemda juga berkewajiban untuk menangani masalah perumahan di daerahnya masing-masing. Sebab Pemda yang tahu berapa kebutuhan dan penanganan masalah perumahan bagi masyarakatnya,” terangnya.

Ke depan, Syarif berharap dinas-dinas perumahan yang telah terbentuk bisa menjalin kerjasama lintas sektor dengan bidang terkait di Kmeneterian PUPR lainnya seperti Cipta Karya, Binas Marga, Pengairan, dan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.

Selain itu, Pemda juga perlu menyiapkan simber daya manusia (SDM) yang berkompeten, semangat kerja yang baik dan yang paling penting adalah memiliki integritas sebagai tenaga pelaksana program penyediaan perumahan sehingga hasil pembangunannya bisa bermanfaat bagi masyarakat.

“Jadi semua program perumahan di daerah bisa terkoordinasi dengan bidang lainnya di Kementerian PUPR,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PKP2 Provinsi Sulsel A Bakti Haruni menyatakan Pemprov Sulsel telah membentuk Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai bentuk dukungan terhadap progran perumahan yang menjadi salah satu prioritas pembangunan pemerintah pusat. Sebelumnya dinas yang dipimpinnya adalah Dinas Tata Ruang dan Permukiman.

Artikel Terkait  Tahun 2018, Kementerian PUPR Salurkan KPR Subsidi FLPP Rp 4,5 Triliun Bagi 42.326 Unit Rumah MBR

“Kami berharap pemerintah pusat tetap memberikan dukungan kepada Pemda untuk penanganan masalah perumahan bagi masyarakat di Provinsi Sulsel ini,” katanya. (Ristyan/ Komunikasi Publik Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR)

Sumber