Kementerian PUPR Dorong E – Monitoring Program Perumahan

0
450

Kementerian PUPR melalui Ditjen Penyediaan Perumahan terus mendorong pendataan program perumahan melalui sistem e-monitoring. Hal itu dilaksanakan agar pemantauan pembangunan di lapangan dapat di ketahui secara cepat dan mendorong transparansi program Kementerian PUPR di sektor perumahan.

“Adanya sistem e-monitoring ini akan memudahkan pemantauan hasil pembangunan perumahan yang ada di lapangan,” ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR di Surabaya, Kamis (16/3).

Saat ini, kata Syarif, tujuan akhir pembangunan perumahan bukan hanya selesai saat bangunan rumah untuk masyarakat di seluruh wilayah Indonesia selesai dibangun. Akan tetapi bagaimana rumah yang dibangun tersebut bisa segera dihuni oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Sistem e-monitoring perumahan ini tidak hanya untuk memantau pembangunan yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR pusat saja, tapi juga Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan yang ada di setiap provinsi di Indonesia.

“Para petugas yang bertanggung jawab dalam pengisian data e-monitoring perumahan ini harus teliti, dan cepat dalam melaksanakan tugasnya. Jika ada data yang kirang dari salah satu SNVT tentu akan mempengaruhi seluruh kinerja Kementerian,” tandasnya.

Data yang ada di sistem e-monitoring, kata Syarif, juga menjadi pokok bahasan para pimpinan termasuk Menteri PUPR dalam menentukan kebijakan yang harus diambil. Sebab, dari sana dapat diketahui gambaran apakah pembangunan perumahan di daerah berjalan dengan baik atau tidak.

Sementara itu, Kepala Bagian Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Ditjen Penyediaan Perumahan Sumadiyono menuturkan, pihaknya terus mendorong kemampuan para petugas e-monitoring dengan kegiatan Bimbingan Teknis dan E-Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Perumahan yang di gelar di Surabaya selama tiga hari mulai Rabu – Jum’at (15-17/3).

“Selain untuk koordinasi kegiatan Bimtek e-monitoring ini juga untuk meningkatkan pemahaman dan kesamaan persepsi terhadap pengelolaan anggaran yang ada di Ditjen Penyediaan Perumahan,” harapnya. (Ristyan/ Komunikasi Publik Ditjen Penyediaan Perumahan)

Artikel Terkait  Hingga 29 April 2018, Belanja Infrastruktur Kementerian PUPR Mencapai Rp 15,4 Triliun

Sumber

Mari berdiskusi dengan baik